Bibit Tersinggung Sikap 4 Kabupaten Terkait Pengadaan CPNS

Semarang, CyberNews. Gubernur Bibit Waluyo merasa tersinggung dengan sikap empat kabupaten yang keberatan dengan kebijakannya mengenai pengadaan CPNS yang rencananya akan dikoordinir di provinsi.

Kekecewaan Bibit ini berkait sikap sejumlah bupati/walikota ingn menyelenggarakan CPNS kabupaten/kota 2010 secara mandiri. "Datang untuk meminta izin saja tidak," katanya kepada kepada pers, Jumat (29/10).

Bibit yang engan menyebut empat kabupaten yang membandel tersebut menuturkan, dalam struktur birokrasi ada hal yang harus menjadi dasar pijakan para bupati/walikota yaitu loyalitas terhadap struktur pemerintahan. "Apalagi gubernur merupakan wakil pemerintah pusat. Kalau loyalias tidak ada, displin juga tidak ada, saya tidak mengerti. Kalau tidak loyal mau apa itu," tegasnya.

Gubernur berpendapat, seleksi CPNS 2010 secara terpadu dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dalam penerimaan CPNS di tingkat kabupaten/kota. Jika dilakukan secara terkoordinir di provinsi, kata dia, lebih gampang terawasi.

Ia menegaskan, tidak ada jaminan seleksi CPNS tahun ini yang dilakukan secara mandiri bebas dari pelanggaran ataupun kecurangan. Terlebih, katanya, pers pun sudah mengungkap adanya indikasi calo yang bergentayangan di beberapa kabupaten/kota dengan menjanjikan dapat diterima senagai PNS dengan membayar uang sampai Rp 150 juta.

Legislator Fraksi PAN di Komisi A DPRD Jateng Wahyudin menyatakan, praktik percaloan dalam pengadaan CPNS sudah pasti sulit dinihilkan. Dari formasi kebutuhan yang sedikit sementara pendaftarnya banyak, maka persaingan akan tinggi.

"Dalam persaingan tinggi itu banyak calon tidak percaya diri, dan kondisi ini akan memberi peluang untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, antara lain calo tadi itu. Pada kondisi ini akan dua hal, ada calo yang memanfaatkan situasi, atau ada orang dalam yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bermain-main di ranah itu," katanya.

Menjadi sangat penting, katanya, penyelenggara penerimaan CPNS harus menyadari dasar dibukanya formasi CPNS itu bertujuan terisinya formasi tenaga birokrat yang kosong oleh orang-orang yang punya kapasitas.

"Yang kita hindari adalah rekruitmen CPNS itu dasarnya untuk mengurangi pengangguran. Kalau ini yang terjadi, maka profesionalisme dan kompetensi menjadi tidak ada sama sekali, ya percuma kita mengadakan CPNS sebab hanya akan membebani negara dan masyarakat itu sendiri," ungkapnya.

Presidium Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kemarin membeberkan empat kabupaten yang disebut Gubernur Bibit Waluyo ingin menyelenggarakan seleksi CPNS secara mandiri itu, menurut informasi yang didapat, selain Kabupaten Wonosobo adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar.

Ia mendesak supaya gubernur tidak merekomendasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BD) Jateng berkaitan dengan proses pengurusan nomor induk pegawai dari kabupaten yang dianggapnya membangkang tersebut.

"Karena administrasi tetap melewati provinsi. Artinya kabupaten/kota perlu ada izin tertulis dari provinsi. Kalau tidak ada izin ya ilegal. Harus diingat, mengacu PP 11/2010 telah dinyatakan wakil pusat di provinsi adalah gubernur. Sebab itu kalau provinsi meminta dipusatkan ke provinsi, ya sudah," tandas dia.

sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/10/29/69121/Bibit-Tersinggung-Sikap-4-Kabupaten